Pemkab Rancang Konsep Pengelolaan Sangalaki

TANJUNG REDEB. Konsep pengelolaan Pulau Sangalaki sebagai kawasan konservasi penyu hijau yang sebelumnya ditangani Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), kedepannya akan dikelola Pemkab Berau. Namun pengelolaan tersebut akan tetap menerapkan sistem pengelolaan dengan menggandeng BKSDA, dengan lebih mengedepankan peran masyarakat dalam upaya konservasi dan pengelolaan Sangalaki sebagai objek wisata bahari Kabupaten Berau. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Berau Ahmad Rifai, yang dikonfirmasi rabu (30/10) kemarin.
Saat ini Pemkab Berau tengah merancang bentuk kesepakatan kerja sama dalam mengelola kawasan Pulau Sangalaki, terutama dalam bentuk pengawasan. Saat ini Sangalaki juga telah ditetapkan dalam kawasan konservasi taman pesisir Kepulauan Derawan dan telah dilaunching pada puncak Festival Derawan September lalu.
Dalam konsep pengelolaan yang dirancang ini, dikatakan Wabup, BKSDA siap bersama Pemkab dan masyarakat untuk mengelola Sangalaki. Hanya saja menurutnya kedepan diharapkan pengelolaan akan lebih transparansi. Pasalnya dikatakan Rifai saat masih dikelola BKSDA bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) konservasi, banyak protes yang disampaikan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut, terutama transparansi pengelolaan.
Termasuk capaian keberhasilan dari konsep konservasi yang diusung untuk mengamankan keberadaan satwa penyu dan telur yang dihasilkan. Sebab meskipun ditangani BKSDA, angka pencurian telur tetap tinggi. Bahkan tidak sedikit kecurigaan masyarakat jika ada keterlibatan oknum petugas dalam pencurian yang terjadi. “Kita mencoba mengakomodir aspirasi masyarakat mengenai transparansi tersebut,” jelasnya.
Wabup yang mendampingi Bupati Makmur HAPK selama dua periode ini, mengungkapkan konsep pengelolaan dengan melibatkan masyarakat pernah dijalankan Pemkab. Konsep ini yang diharapkan masyarakat dapat kembali dijalankan. Keterlibatan masyarakat juga bisa memberikan dampak positif terhadap optimalisasi pengelolaan pulau untuk konservasi.  
Warga bisa diberdayakan untuk memelihara tukik sampai cukup besar dan tahan saat dilepaskan ke alam bebas. Wabup berjanji secepatnya menyelesaikan proses itu, dan menambahkan sementara ini masih menunggu hasil kajian untuk konsep utama pengelolaan Sangalaki yang akan dilakukan bersama BKSDA.
“Kita akan upayakan secepatnya ada konsep dalam pengelolaan, baik bersama BKSDA maupun keterlibatan masyarakat,” jelasnya, yang juga mengungkapkan pengawasan di Sangalaki saat ini juga masih dilaksanakan anggota kepolisian dari Polres Berau. (rm-5/nin)