Pertimbangan pemerintah mengembangkan Pulau Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia di dasarkan pada beberapa faktor, di antaranya besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah seluas 1.800 km persegi itu, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata.
"Jadi pengembangan Morotai sebagai pusat pertumbuhan Indonesia akan dikerahkan dari potensi kelautan dan perikanan serta pariwisata itu, disamping potensi lainnya seperti sektor pertanian dan jasa," kata Menko Kesra yang juga Ketua Panitia Pengarah Sail Morotai, Agung Laksono.
Perairan di Pulau Morotai terdapat sedikitnya 160 jenis ikan yang laris di pasaran dengan potensi produksi sedikitnya 150 ribu ton per tahun, sementara yang dimanfaatkan selama ini masih kurang dari 50 persen.
Daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten yang dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri terpisah dari Halmahera Utara (Halut) pada 2009 itu, juga sangat potensial untuk usaha budi daya, seperti budi daya ikan kerapu, rumput laut dan mutiara.
Agung Laksono mengatakan, potensi pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai juga sangat menarik, terutama wisata peninggalan sejarah Perang Dunia II dan wisata bahari, baik panorama pasir pantai maupun keindahan bawah laut.
Adanya potensi pariwisata peninggalan Perang Dunia II di Pulau Morotai sangat prospektif untuk pengembangan wisata minat sejarah dan wisata nostalgia bagi masyarakat dari negara yang pernah terlibat Perang Dunia II di Morotai, seperti dari Amerika Serikat, Australia dan Jepang.
Oleh karena itu, Panitia Sail Morotai mengundang para veteran Perang Dunia II untuk hadir pada kegiatan tersebut dengan harapan mereka nantinya akan membantu mempromosikan keberadaan peninggalan sejarah Perang Dunia II di Morotai setelah kembali ke negaranya nanti.
Menurut Agung Laksono, pertimbangan lainnya adalah karena letaknya sangat strategis yakni berada di bibir Pasifik, sehingga akan menjadi salah satu daya tarik bagi para investor untuk datang menanamkan investasi di daerah itu.
Selain itu juga sebagai komitmen dari pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerah terluar, mengingat Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu daerah terluar Indonesia yang berbatasan dengan Filipina.
Pengembangan Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan tidak hanya memberi kontribusi peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Morotai dan kabupaten/kota lainnya di Malut, tapi juga di provinsi lainnya di Kawasan Indonesia Timur.
Asia Pasifik
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Sail Morotai, Sabtu, mengatakan, Morotai, termasuk Bitung, Sulawesi Utara dan Biak di Papua memiliki peran strategis dalam menghadapi kebangkitan ekonomi Asia Pasifik.
Oleh karena itu pengembangan Morotai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan basis pada potensi kelautan dan perikanan serta pariwisata sangatlah penting dalam menghadapi kebangkitan ekonomi Asia Pasifik tersebut.
Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan untuk mewujudkan hal tersebut, seperti menjadikan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta memasukan daerah itu dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Pemerintah, kata Presiden RI, juga akan terus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan berbagi infrastruktur di Morotai serta mendorong para investor, baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasi di daerah itu.
Kucuran anggaran dari pemerintah pusat untuk pembenahan infrastruktur di Morotai telah dimulai sebelum penyelenggaraan Sail Morotai yang totalnya sekitar Rp500 miliar, di antaranya untuk pembenahan Bandara Pittu Trip Daruba dan penambahan panjang dermaga Daruba.
Pemerintah juga sebelumnya sudah menjalin kerja sama dengan investor dari Taiwan untuk mengembangkan industri perikanan di Morotai dan diharapkan setelah Sail Morotai akan semakin banyak investor yang datang menanamkan investasi di daerah itu.
Gubernur Malut, Thaib Armayin mengatakan, Pemprov Malut terus pula mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk pembangunan infrastruktur di Morotai, karena pemprov menilai bahwa jika Morotai telah berkembang dampak positifnya akan dirasakan pula oleh seluruah masyarakat di provinsi ini.
Pengalokasian APBD untuk pembangunan infrastruktur di Morotai telah digenjot sejak 2011 bersamaan dengan persiapan penyelenggaraan Sail Morotai. Jumlah dana APBD Malut yang diarahkan ke daerah itu dalam dua tahun terakhir mencapai Rp300 miliar lebih.
Pemprov Malut mengharapkan kepada pemerintah pusat agar mengalokasian pula anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada daerah di sekitar Morotai, seperti untuk pembangunan jalan lingkar Halmahera agar daerah ini nantinya bisa pula mengikuti perkembangan di Morotai.
Sementara itu pengamat ekonomi dari Universitas Khairun Ternate, Hasbi Yusup MS, mengharapkan agar komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan Pulau Morotai menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia jangan hanya menggebu-gebu saat penyelenggaraan Sail Morotai.
Masalahnya sesuai pengalaman selama ini pemerintah sering memprogramkan sesuatu terkait dengan penyelenggaraan suatu kegiatan di daerah, tapi program itu kemudian menjadi tidak jelas seiring dengan selesainya kegiatan itu.
(L002/R007)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar