Pendidikan Maritim sebagai Modal Awal Pertumbuhan Ekonomi | Batam Pos

Pendidikan Maritim sebagai Modal Awal Pertumbuhan Ekonomi

Kota Batam seakan tak pernah kehilangan pesonanya untuk mengundang orang dari luar untuk mengunjunginya. Seringnya Batam terpilih sebagai tuan rumah event-event berkelas nasional ataupun internasional membuktikan hal tersebut. Maka tak heran jika telah banyak tokoh â€"tokoh di Indonesia yang telah menginjakkan kakinya di kota industri yang madani ini.

Bahkan pada tanggal 25-27 Juli ini pun Kota Batam mendapatkan kesempatan dikunjungi oleh badan eksekutif dan badan legislatif se-Sumatera. Namun badan eksekutif dan legislatif di sini bukanlah berasal dari pemerintah kota maupun provinsi sesumatera melainkan berasal dari kampus Politeknik di Sumatera yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik Se-Indonesia (FKMPI).

Yang menarik dalam berkumpulnya mahasiswa Politeknik se-Sumatera dalam rangka musyawarah wilayah (Muswil) ini adalah terlahirnya rekomendasi untuk mengoptimalkan potensi maritim yang dimiliki oleh Indonesia untuk kesejahteraan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengapa pengelolaan optimal potensi kelautan di Indonesia menjadi penting? Tak bisa dipungkiri bahwa laut merupakan salah satu anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dimanfaatkan secara optimal.

Bahkan Dalam Alquran surat An Nahl ayat 14 Allah SWT telah berfirman an Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (QS. An Nahl [16] : 14).

Indonesia memiliki wilayah darat seluas 1.922.570 km² dan wilayah laut seluas 3.257.483 km². sehingga kondisi geografis ini bisa dijadikan peluang yang idealnya dimanfaatkan. Menurut para pakar dan lembaga terkait, kekayaan laut Indonesia memiliki nilai ekonomi mencapai 149,94 milliar dollar AS atau sekitar Rp. 14.994 trilliun jika dikelola secara optimal.

Potensi ekonomi kekayaan laut tersebut meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dolar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS, bioteknologi laut total 40 miliar dolar AS,  wisata bahari 2 miliar dolar AS, minyak bumi sebesar 6,64 miliar dolar AS dan transportasi laut sebesar 20 miliar dollar AS.

Besarnya potensi kelautan yang dimiliki oleh negeri ini akan sangat sayang jika tidak dikelola secara optimal. Untuk mengelolanya secara optimal diperlukan dua hal yang menjadi fokus utama yaitu keterpaduan kebijakan publik dan penguatan iptek di bidang kelautan.

Membangun Pendidikan Berwawasan Maritim

Pendidikan selalu menjadi komponen penting dalam setiap strategi national building, termasuk untuk mewujudkan keterpaduan kebijakan publik dan penguatan iptek di bidang kelautan dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas pendidikan yang cukup mumpuni.

Hingga saat ini secara umum disebutkan oleh salah satu media televisi nasional bahwa angka orang yang mampu mengenyam bangku pendidikan di tingkat pergutuan tinggi hanyalah sebesar 6-7 persen. Angka tersebut tentu bukanlah angka yang bisa dibanggakan, apalagi angka tersebut belum dibagi lagi terhadap konsentrasi pembelajarannya termasuk konsentrasi di bidang maritim.

Hingga tahun 2010 terdapat kesempatan yang terbuka lebar untuk bekerja di kapal asing. Bayangkan saja dari permintaan sejumlah 40.000 orang, Indonesia hanya mampu mengisi 500 orang pertahunnya.

Maka sudah selayaknya dunia pendidikan perlu meningkatkan peranannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kepada generasi muda tentang potensi sumber daya maritim Indonesia dan permasalahan-permasalahan internasional yang berkaitan dengan sumber daya laut. Sehingga ke depan Indonesia tidak hanya memiliki perguruan tinggi maritim dengan jurusan teknika dan nautika, namun juga mempelajari tekait pelayaran niaga.

Pengembangan kualitas maupun jumlah politeknik di bidang perikanan dan kelautan pun menjadi salah satu jawaban untuk menjawab kurangnya tenaga ahli maupun praktisi di bidang kelautan di Indonesia.

Hal ini mengingat politeknik merupakan perguruan tinggi yang menggunakan sistem pembelajaran vokasi dimana pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu sehingga tak heran jika dalam pembelajarannya memiliki porsi pembelajaran 60 persen praktik dan 40 persen teori.

Dengan banyaknya perguruan tinggi maritim baik politeknik maupun yang lainnya maka secara langsung akan tercipta penguatan iptek di bidang kelautan. Hal ini karena perguruan tinggi adalah sumber berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat dibuktikan dengan salah satu prasyarat kelulusan seorang pembelajar di perguruan tinggi adalah dengan membuat aplikasi, perangkat, alat maupun gagasan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang maritim akan sangat membantu pengelolaan potensi secara optimal yang akan berimplikasi pada perekonomian bangsa.

Begitu pula dengan keterpaduan kebijakan publik di bidang maritim yang akan sangat berpengaruh pada bidang perekonomian terutama beberapa wilayah di Indonesia yang terletak pada jalur perdagangan strategis seperti selat malaka yang 40 persen dilalui oleh perdagangan seluruh dunia.

Selama ini keterpaduan kebijakan public di bidang maritim seakan menjadi hal yang sulit dicari titik tengahnya. Terlepas dari ego sectoral setiap pihak yang terlibat, perlu adanya paying hukum yang kokoh terhadap urusan ini agar tercipta iklim investasi yang kondusif.

Untuk itulah perlu juga kehadiran kalangan akademisi yang mampu mencermati pemasalahan di bidang maritim sehingga mampu membantu terwujudnya kebijakan publik di bidang maritim yang terpadu.

Tidak adanya keterpaduan kebijakan publik di bidang maritime akan sangat merugikan bangsa kita sendiri. Contoh kecil dapat kita lihat pada Free Trade Zone (FTZ) yang diberlakukan di Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Di zaman orde baru terlepas apakah namanya FTZ atau bukan, Batam dengan peraturan kawasan khususnya mampu menumbuhkan angka perekonomian diatas 10 persen. Sedangkan kini di era yang kita kenal dengan era reformasi justru batam hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Hal ini jauh berbeda dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi FTZ di tempat lain seperti Singapura dan Shenzen di China yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas 12 persen.

Perekonomian menjadi parameter utama dalam pembangunan nasional. Dan Presiden kita yang pertama Ir. Soekarno memanglah orang yang sangat jeli membaca potensi utama di Negara kita untuk menjadikannya negara yang Negara untuk menjadi Negara yang besat, makmur dan damai. sehingga 48 tahun silam, beliau memberikan kita pandangan bijak yang disampaikan dalam national maritime convention yang hendaknya tidak kita lupakan.

”Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.” (Ir. Soekarno dalam National Maritime Convention I (NMC), 1963. ***